Uang Perjalanan Tetap Disunat, Mantan Anggota Dewan Kecewa

PURWAKARTA, purwasukanews – Sejumlah anggota DPRD Purwakarta periode 2014-2019 mengaku kecewa dengan sikap Sarip Hidayat, mantan Ketua DPRD. Kekecewaan mereka terkait sikap Sarip yang bersikukuh memotong uang perjalanan bulan Juli, kendati dihujani protes.

Apud Saepudin, mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem, tak mau menerima uang perjalanan yang telah menjadi haknya tersebut. “Kalau masih ada potongan, saya menolaknya,” kata Apud, Kamis (15/8).

Sebelumnya Apud mendapat kabar dari rekannya  bahwa Sarip urung memotong uang kegiatan. “Tapi nyatanya masih ada potongan,” tandasnya.

Purwasukanews mencatat, uang perjalanan dinas yang mestinya diterima Apud sebesar Rp 10.200.000. Rinciannya, perjalanan dalam daerah sebanyak lima kali @ Rp 800.000, perjalan dalam provinsi satu kali Rp 2.000.000, dan perjalanan luar provinsi dua kali @ Rp 2.100.000.

Seperti rekan lainnya, uang perjalanan Apud dipotong Sarip Hidayat Rp 4 juta. Selain itu, ada pula potongan untuk komisi sebesar Rp 750.000. “Padahal menjelang memasuki purna, sudah jarang ada kegiatan di komisi,” terang Apud.

Setelah dipotong untuk Sarip dan komisi, Apud harus rela menerima uang sebesar Rp 5.450.000. hingga kemarin, uang itu masih berada di juru bayar Setwan.

Kekecewaan yang sama dirasakan Ihwan Ridwan, rekan Apud yang juga dari Partai Nasdem. Diakui Ihwan, setelah protes, dia menerima uang perjalanan utuh.

“Tapi saya protes bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekan lain. Tadinya saya mendengar kabar bahwa potongan Rp 4 juta dibatalkan untuk semua anggota. Nyatanya tidak. Tahu begitu, saya tak mau menerimanya,” katanya.

Tak semua korban pemotongan protes. Para anggota dewan yang kini kembali menjabat, umumnya tak terlalu mempersoalkan adanya potongan tersebut.

“Bagi saya, anggap saja itu uang kadeudeuh untuk Pak Sarip,” kata Neng Supartini, legislator dari PKB. Neng berharap semua pihak mengutamakan sikap tabayyun, “Minta konfirmasi dari Pak Sarip sebelum ribut di luar,” katanya.

Hingga kemarin purwasukanews belum berhasil meminta keterangan dari mantan Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat. Saat dihubungi melalui telepon, politikus Partai Golkar itu tak merespons.  

Kejari Membantah

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Purwakarta Fauzul Ma’ruf membantah pihaknya menerima setoran dari DPRD. Sebelumnya santer terdengar bahwa potongan uang perjalanan dewan mengalir ke institusi tersebut untuk ‘pengamanan’ kasus SPPD Fiktif.

“Kami tak tahu menahu soal itu. Tak ada aliran uang dari DPRD. Kalau ada, silakan tunjuk hidung,” kata Fauzul saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/8) sore.

Pada kesempatan itu, Fauzul juga menjelaskan bahwa dalam menangani kasus Korupsi SPPD Fiktif, Kejari sudah menjalankannya sesuai prosedur.

Mengenai asumsi publik yang menyatakan bahwa legislator turut terlibat dalam kasus tersebut, Fauzul menjelaskan bahwa asumsi hukum berbeda dengan fakta hukum.

“Dari fakta persidangan yang dituangkan dalam putusan, tak disebutkan adanya unsure dewan. Silakan putusannya dilihat, dibedah atau dianalisis. Kami terbuka kok,” katanya.

Korupsi SPPD Fiktif Setwan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar. Dari catatan yang berhasil dihimpun purwasukanews, hingga saat ini uang yang telah dikembalikan kepada kas negara sebesar Rp 432 juta.

Rinciannya, Rp 117 juta dari terpidana mantan Sekwan M Rifai, Rp 135 juta pada saat proses persidangan, dan Rp 180 juta dikembalikan Hasan, terpidana lainnya.  

Uang yang dikembalikan Hasan tersebut belum masuk ke kas negara, tetapi masih ada di kas Pemkab Purwakarta.

“Saat itu, yang mengembalikan adalah istri Hasan. Dia mengembalikannya melalui Bank Jabar ke kas daerah. Jadi belum masuk ke negara,” kata sumber yang identitasnya minta tak dipublikasikan.(tbs)

Bagikan:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Berita Terkait: