Dinkes Purwakarta di Duga Lakukan Korupsi secara TSM

PURWAKARTA, purwasukanews – Organisasi Masyarakat (Ormas)  Manggala Garuda Putih Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Ketua Ormas Manggala, Ramdhan Juniar mengatakan bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyunatan dana kapitasi yang dilakukan oleh oknum di lingkungan dinkes Purwakarta.

Untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, lanjut Ramdhan, ia dan rekan-rekannya melakukan investigasi ke lapangan. “Kami melakukan investigasi di 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Hasil dilapangan kami mendapatkan bahwa dugaan penyunatan dana kapitasi itu benar adanya”, kata Ramdhan kepada Purwasukanews.com via akun Messenger, Jumat (22/11/2019)

Ramdhan menegaskan, pemotongan kepada tenaga medis dan non medis yang terjadi dilapangan berpariatif, mulai dari 20% hingga 40%, dan hasilnya diduga mengalir ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Ditambahkan Ramdhan, besarnya dana kapitasi tiap puskesmas tergantung jumlah peserta BPJS. “Ya 50 juta lebih perbulannya. Tergantung jumlah peserta BPJS nya”, terangnya.

“Gila, sarang penyamun institusi berkedok melayani kegiatan sosial, padahal melakukan praktik terstruktur, sistematis dan masip (TSM) merampok uang untuk rakyat,” tegasnya.

Masih kata Ramdhan, hasil penulusuran di beberapa Puskesmas sudah ada budaya potong memotong dari dulu. “Saya merasa miris kasihan terhadap para pegawai medis dan non medis di lingkungan Dinas Kesehatan. Apalagi yang masih PTT dan Sukwan, “ungkap Ramdan.

Surat laporan pengaduan yang dilayangkan Ormas Manggala ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta diterima oleh Kejari Purwakarta tertanggal 21 November 2019. Selain ke Kejari surat laporan juga ditembuskan ke Komisi Kejaksaan RI,  Jamwas Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

 

Kredibilitas Kajari baru kini diuji

Sekretaris Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Ir. Awod Abdul Gadir ketika dimintai tanggapan soal laporan Ormas Manggala ke Kejari Purwakarta tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi dilingkungan Dinas Kesehatan menyatakan kasus ini merupakan tantangan buat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) baru, Andin Adyaksantoro punya will atau tidak pada penegakan hukum di Purwakarta.

“Ini tantangan Kejari Baru punya will atau tidak terhadap penegakan hukum di Purwakarta”,kata Awod Abdul Gadir.

Ditambahkannya, selama ini banyak persoalan hukum di Purwakarta yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tapi tapi tidak tuntas.

“Kalau sudah ada laporan dari masyarakat seharusnya pihak Kejaksaan segera menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mencuat apalagi sudah dilaporkan masyarakat. Kredibilitas Kajari baru kini diuji, apakah beliau (Kajari-red) punya itikad menegakan hukum atau membiarkan dan berhadapan dengan masyarakat”, sambungnya.

Sebagaimana di ketahui, Pengunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada faskes tingkat pertama milik pemerintah daerah telah diatur dalam Permenkes RI No. 21 TAHUN 2016. (zul)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Share-->>>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Close
PurwasukaNews.com | Jurnalisme Apa Adanya