Sosok Purwanto di Tengah Iklim Apriori

(Catatan yang tersisa dari ruang diskusi)

Oleh: Tatang Budimansyah*

Jarum jam bertengger di angka 2 ketika saya sampai ke rumah dari acara Diskusi Publik Purwasuka News Club (PNC). Sudah dini hari. Tapi kantuk belum menggelayuti mata. Saya me-review penggalan-penggalan jalannya diskusi. Hingga akhirnya ingin menulis tentang H. Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta yang menjadi salah satu narasumber.

BEBERAPA jam sebelum diskusi bertema bidang pendidikan digelar, saya berbincang santai dengan Iwan Torana (Itor), salah satu sesepuh Purwakarta. Dia berani bertaruh, Purwanto tak akan sudi menjadi narasumber.

“Saya yakin 70 persen, dia gak bakal nongol!” itu yang dilontarkan Itor dengan lantang. “Kalau ternyata Purwanto datang, saya pribadi dan publik Purwakarta akan mengacungkan jempol dan angkat topi buat dia,” tandas Itor lagi.

Ternyata bukan hanya Itor yang meragukan kehadiran Purwanto. Prediksi yang sama juga dikemukakan beberapa orang. Timbul pertanyaan, mengapa orang-orang sedemikian yakin Purwanto tak akan hadir?

Purwanto adalah seorang birokrat. Dialah sosok yang ditugasi kepala daerah me-manage  jalannya pemerintahan pada dinas teknis bidang pendidikan.

Setiap kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan, kerap menimbulkan pro-kontra. Dan Purwanto sebagai kepanjangan tangan pemerintah (daerah), wajib memayungi kebijakan-kebijakan itu agar terhindar dari hujan kritik. 

Hadir dalam acara diskusi terbuka dengan audiens heterogen, menjadi beban tersendiri bagi seorang birokrat. Tak heran jika banyak pejabat – baik di lembaga eksekutif maupun legislatif- yang merasa alergi dan apriori.

Mereka khawatir akan menjadi bulan-bulanan. Payung yang mereka pasang khawatir tak mampu membendung hujan kritik. Mereka cenderung mencari aman dan enggan berkonfrontasi.

Mereka akhirnya menjadi semakin alergi. Jalan teraman adalah memilih tak hadir dalam momen beratmosfer konfrontatif. Dengan menyesal saya harus mengatakan, tak sedikit para stakeholder di Purwakarta yang alergi terhadap kritikan.

Padahal sejatinya forum semacam diskusi adalah kesempatan bagi para stakeholder untuk memaparkan kebijakan, menginformasikan produk-produk regulasi, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana publik merespons kebijakan dan regulasi tersebut.

Forum diskusi juga bisa untuk mengukur sejauh mana publik terdampak secara positif atas kebijakan dan regulasi itu. Dan sebagai upaya tabayyun agar sebuah isu yang sedang menjalar di publik, menjadi terkonfirmasi.

Tapi karena diselimuti sikap apriori yang berlebihan, maka forum diskusi diasumsikan oleh beberapa gelintir pejabat sebagai ruang pesakitan di mana mereka menjadi korbannya.

Tak ada yang bisa menampik bahwa di Purwakarta jarang digelar forum-forum seperti diskusi. Banyak komponen masyarakat yang ingin menyuarakan opininya, tapi tak ada ruang satu centi pun untuk itu. Tak ada celah. Tak ada kesempatan.

Tak heran ketika PNC menggelar Diskusi Publik, masyarakat merasa kanal mereka untuk bersuara terbuka lebar. Dengan adanya kanal itu, sumbatan-sumbatan menjadi tiada.

Sayangnya, ya itu tadi, hanya segelintir pemangku kepentingan yang dengan elegan memasuki ruang yang dianggapnya sebagai ruang pesakitan.

***

Nyatanya H. Purwanto datang setengah jam sebelum acara dibuka. Sebagai salah seorang penggagas acara, tentu saja saya merasa plong. Dan Itor pun menepati janjinya, mengacungi jempol dan angkat topi.

Empat narasumber yang saya undang, semuanya hadir. Alhamdulillah. Dari empat narasumber itu, saya memang tertarik untuk mengupas kehadiran H. Purwanto.

Sebab, tiga narasumber lainnya yang berasal dari kalangan akademisi, tak memikul beban ketika berdialog dengan publik. Suasana psikologis mereka saat berhadapan dengan audiens, berbeda dengan H.Purwanto.

Saya berpendapat, hadirnya birokrat seperti H Purwanto dalam ruang publik di forum diskusi, adalah sebuah lompatan besar. Dia melabrak sebuah kelaziman.

Ya, H Purwanto mau melakukan hal tak lazim di kalangan birokrat, yakni berhadapan secara face to face dengan risiko menjadi korban serangan. Pejabat lain, jangankan bersedia didapuk menjadi narasumber, diposisikan sebagai audiens pun enggan. Yang lebih parah, malah tak menampakkan batang hidungnya sama sekali!

Ini preseden baik. Pada momen-momen selanjutnya, bukan hanya H Purwanto yang siap menjadi narasumber. Anggap saja H Purwanto sebagai orang pertama yang membabat hutan. Yang lain tinggal mengikuti jejaknya.

Pada Diskusi Publik PNC, H Purwanto memang tak lepas dari hujan kritikan atas kebijakan pemda. Tapi, dia menjawab kritikan-kritikan itu dengan lugas. Maka, lahirlah sebuah pencerahan.

Terus terang, kehadiran seorang H Purwanto di Diskusi Publik PNC, semakin melecutkan semangat saya untuk menggelar acara serupa kelak, dengan tema dan narasumber birokrat lainnya.

Semakin sering diskusi digelar, semakin terbuka kanal-kanal yang selama ini menjadi sumbatan untuk mengemukakan pendapat, melontarkan kritik, dan mengeluarkan unek-unek yang semakin membuncah hingga ke ubun-ubun. Maka, media sosial tak akan lagi menjadi ladang pelampiasan sehingga dipenuhi sampah sumpah serapah.***

Penulis adalah penikmat pers, tinggal di Purwakarta.

2.609 x Dibaca
Share-->>>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •